Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Aristoteles mengemukakan
bahwa demokrasi ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan,
karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi
kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup
tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.
H. Harris
Soche menjelaskan bahwa demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan rakyat,
karenanya kekuasaan pemerintahan melekat pada rakyat juga merupakan HAM bagi
rakyat untuk mempertahankan, mengatur dan melindungi diri dari setiap paksaan
dalam suatu badan yang diserahkan untuk memerintah.
Abraham
Lincoln mengartikan demokrasi itu ialah pemerintah dari rakyat, oleh
rakyat dan untuk rakyat.
Kranemburg mengemukakan
demokrasi sesuai dengan pengertian dasarnya yakni memerintah rakyat.
Henry B. Mayo menjelaskan dalam menjalankan sistem politik demokratis, pemerintahan yang mengambil suatu kebijakan umum ditetapkan oleh kebanyakan dari wakil rakyat dan diawasi secara efektif oleh masyarakat atau rakyat.
Koentjoro
Poerbopanoto mengartikan bahwa demokrasi ialah suatu sistem dimana rakyat harus
ikut berpartisipasi dalam suatu pemerintahan negara secara aktif.
Charles Costello. Menurutnya demokrasi ialah suatu sistem polotik pemerintahan dan sosial dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum juga merupakan suatu kebebasan bagi warga negara dalam melindungi hak-haknya.
Samuel Huntington mengatakan bahwa demokrasi ada bila para pembuat keputusan terkuat dalam suatu sistem dipilih lewat pemilu yang jujur, adil, dan berkala serta adanya kebebasan bersaing bagi setiap calon dalam memperoleh suara.
Sidney Hook. Menurutnya demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana suatu keputusan pemerintah secara langsung ataupun tidak harus didasarkan pada kesepakatan umum yang diberikan rakyat secara bebas.
Maurice Duverger mengartikan demokrasi sebagai cara pemerintahan dimana suatu golongan yang diperintah dan memerintah sama atau tidak terpisahkan.
Prof. Mr. Muhamad Yamin mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu dasar dalam pembentukan pemerintahan dan yang ada didalamnya (masyarakat) dalam kekuasaan mengatur dan memerintah dikendalikan secara sah oleh seluruh anggota masyarakat.
Yusuf Al-Qordhawimenjelaskan demokrasi sebagai wadah bagi masyarakat untuk memilih seseorang yang pantas dalam mengatur segala urusan mereka. Segala sesuatunya dikehendaki masyarakat seperti : pemimpinnya bukanlah orang yang dibenci, peraturan yang ditetapkan sesuai sesuai yang dikehendaki mereka, dan memiliki hak untuk minta pertanggung jawaban pada para pemimpin tersebut serta memiliki hak untuk memecat para penguasa atau pemimpin jika menyeleweng.
International Commission of Jurist. Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana hak dalam membuat suatu keputusan politik harus diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu proses pemilu.
Affan Ghafar memaknai demokrasi kedlam dua hal yaitu normatif dan empirik. Demokrasi normatif merupakan demokrasi yang secara umum diwujudkan oleh suatu negara. Sedangkan empirik merupakan suatu demokrasi yang perwujudannya hanya pada dunia politik.
Sumarno AP dan Yeni R.Lukiswara. Mereka berpendapat bahwa demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam declaration of independent of the people, for the people, and by the people.
Demokrasi pancasila
Menurut Profesor
Dardji Darmo Diharjo,Pengertian Demokrasi Pancasila adalah suatu paham
demokrasi yang didasarkan pada kepribadian dan falsafah kehidupan bangsa
Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan UUD 1945.
Prof. Notonegoro mengemukakan pengertian demokrasi pancasila, Demokrasi Pancasila ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Menurut Kansil, Pengertian Demokrasi Pancasilaadalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari Dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.
